Jakarta - Membuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sehat bukan hal yang mudah. Berbagai aspek dari segi pendapatan dan belanja perlu diatur agar tidak menimbulkan pelebaran defisit di tengah perjalanan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi kisahnya tentang awal mula memulihkan APBN yang sempat pincang pasca krisis keuangan Asia 1997-1998. Perumusan APBN yang menggunakan standar yang pas menjadi tantangan bagi Sri Mulyani saat diberikan amanah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ini ketika saya menerima jabatan ini waktu Pak SBY. Itu adalah permulaan awal membangun standar keuangan negara karena sebelumnya menggunakan standar lain di era Soeharto," jelas Sri Mulyani dalam acara Forbes Global CEO Conference 2016 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).
Meramu APBN untuk jangka waktu setahun ke depan bukan lah hal yang mudah. Namun, tentu hal ini tidak membuatnya patah arah. Merumuskan kembali postur APBN yang sehat menjadi tantangan Sri Mulyani di awal jabatannya beberapa tahun silam.
"Menginterpretasikan dalam neraca yang dulu tidak seimbang dan sekarang compatible dengan standar internasional. Saya suka pekerjaan tersebut dan ini pondasi yang dibutuhkan negara ini," ujar Sri Mulyani.
Bintang dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK ini juga menganggap penilaian kinerja yang tidak transparan di masa lalu bisa menimbulkan bumerang bagi APBN. APBN bisa bocor ke kantong masing-masing aparatur pemerintah dengan minimnya pengawasan di internal pemerintah.
"Ketika saya mulai 10 tahun lalu melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan efisiensi bahwa korupsi itu sumber dari masalah. Dari pertama adalah gaji tidak cukup, gaji tidak pantas, dan kita tidak memiliki indikator mengukur kinerja karena tidak ada transparansi," tutup Sri Mulyani.
0 comments:
Post a Comment