Resmikan Posko Relawan, Djarot Pamer Reformasi Birokrasi di DKI

| Thursday, December 1, 2016
Jakarta - Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan posko relawan bernama Posko Kampung Badja di Cawang, Jakarta Timur. Di hadapan relawan, Djarot memamerkan kinerja perangkat Pemprov DKI.

"Sekarang, perangkat Pemda DKI sudah lebih jujur dibanding yang lalu-lalu karena kami telah mereformasi birokrasi. Sekarang begini, apakah kita akan meneruskan perjuangan kita? Mari tuntaskan pembangunan Jakarta, jangan terpengaruh isu-isu di dunia maya. Kita pasti punya mimpi yang sama untuk Jakarta yang maju," ujar Djarot di Jl Masjid Bendungan, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (1/12/2016).

Resmikan Posko Relawan, Djarot Pamer Reformasi Birokrasi di DKIFoto: Galang Aji Putro/detikcom


Djarot sendiri tiba di lokasi sekitar pukul 13.50 WIB bersama anggota Komisi XI DPR RI Eva Sundari dari Fraksi PDIP dan langsung menyalami warga dan melayani ajakan berfoto sebelum memberikan sambutan dalam acara pembukaan Posko Kampung Badja. Tak lupa mantan Wali Kota Blitar ini mengenalkan Eva di hadapan relawan.

"Saya sangat menghargai undangan Ibu Eva Sundari untuk meresmikan Posko Kampung Badja di Masjid Bendungan Cawang ini. Ibu Eva Sundari ini adalah anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP. PDIP memang menugaskan seluruh anggotanya untuk bergotong royong membantu pasangan Ahok-Djarot dalam pemilihan gubernur nanti," imbuh Djarot.

Tak lama kemudian, posko ini diharapkan menjadi tempat untuk melakukan kegiatan yang positif. Dia menegaskan posko ini terbuka bagi seluruh warga.

"Nantinya, posko kita ini bisa dimaksimalkan oleh seluruh warga Jalan Masjid Bendungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, misalnya untuk tempat belajar bagi anak-anak, pengajian, kebaktian, atau balai pertemuan. Jadi, posko ini bukan untuk memenangkan saya dan Pak Ahok. Posko ini dibuka untuk seluruh warga, untuk kebaikan kita semua. Ini juga menjadi simbol demokrasi, dari rakyat untuk rakyat," papar Djarot.

Kemudian Djarot menyampaikan sudah sepatutnya rakyat dan pemimpin menjalin komunikasi. Dengan tegas, dia mengatakan untuk menolak pada kotupsi.

"Pemimpin dan rakyat harus saling berkomunikasi, misalnya saat masyarakat ingin mengadukan sesuatu. Hal itu sudah kami lakukan sejak lama karena tugas kami adalah sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai koruptor. Kasihan rakyatnya. Mari katakan tidak pada korupsi dan berbuat nyata untuk tidak korupsi," bebernya.

0 comments:

Post a Comment

Next Prev
▲Top▲